Oleh: Prof. Dr. IB Raka Suardana

KETAHANAN energi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Bali. Sebagai daerah yang perekonomiannya sangat bergantung pada pariwisata, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang, biaya transportasi, serta operasional hotel, restoran, dan UMKM.

Karena itu, keandalan pasokan energi perlu menjadi perhatian bersama, bukan hanya ketika terjadi kelangkaan. Peristiwa antrean panjang di seluruh SPBU di Bali pada pertengahan Oktober 2026 ini menjadi pelajaran penting. Pemerintah dan Pertamina menjelaskan bahwa gangguan distribusi, termasuk kendala pengiriman melalui kapal tanker, turut memengaruhi ketersediaan BBM di tingkat SPBU.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, dari data yang terpublish, Pertamina mendatangkan tambahan 57,9 juta liter BBM pada 14–17 Oktober 2026, terdiri atas 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax. Pada saat yang sama, penyaluran BBM ke SPBU ditingkatkan hingga sekitar 3 juta liter per hari, dibandingkan konsumsi normal Pertalite sekitar 2,2 juta liter per hari.

Data tersebut menunjukkan adanya langkah konkret untuk mempercepat pemulihan pasokan. Namun, tambahan BBM dalam jumlah besar juga mengingatkan bahwa ketersediaan stok di terminal belum tentu menjamin kelancaran pelayanan apabila distribusi menuju SPBU mengalami hambatan. Bali, yang mengandalkan pasokan melalui jalur laut, perlu memiliki sistem antisipasi yang mampu merespons keterlambatan pengiriman, perubahan cuaca, dan lonjakan permintaan secara cepat.

Dari perspektif ekonomi daerah, gangguan BBM jelas dapat meningkatkan waktu perjalanan, menambah biaya operasional usaha, dan mengurangi produktivitas masyarakat. Apabila berlangsung lama, dampaknya berpotensi merambat ke sektor pariwisata dan daya beli.

Meski demikian, kondisi ini sebaiknya dipandang sebagai kesempatan untuk memperkuat tata kelola energi, bukan alasan untuk pesimistis. Upaya penambahan pasokan dan pengaturan distribusi yang dilakukan bersama pemerintah daerah menunjukkan pentingnya koordinasi dalam menghadapi situasi darurat.

Di masa depan, terdapat beberapa langkah yang perlu diprioritaskan. Pertama, memperkuat cadangan operasional dan menyusun skenario pasokan alternatif. Kedua, membangun sistem informasi stok BBM yang transparan dan diperbarui secara berkala hingga tingkat SPBU. Ketiga, meningkatkan koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, dan aparat terkait. Keempat, mempercepat penggunaan kendaraan listrik, transportasi publik, serta energi surya untuk mengurangi ketergantungan pada BBM.

Pada akhirnya, ketahanan energi Bali harus dibangun melalui kesiapan, transparansi, dan kerja sama. Dengan evaluasi yang konsisten dan kebijakan yang tepat, pengalaman Oktober 2026 ini dapat menjadi momentum untuk membangun sistem energi yang lebih tangguh, menjaga aktivitas ekonomi, dan mendukung Bali tumbuh secara berkelanjutan.

Penulis Guru Besar FEB Undiknas Denpasar.